2 Desember 2021

Website Resmi DLH Prov. Lampung

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai

tugas   melaksanaan   penaatan   peningkatan   kapasitas   dan   penyelesaian
pengaduan kasus/sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

a.   penyusunan  kebijakan  tentang  tata  cara  pelayanan  pengaduan  dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

b.   fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c.   pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d.   penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

e.   pelaksanaan  bimbingan  teknis,  monitoring  dan  pelaporan  atas  hasil

tindak lanjut pengaduan;

f.    penyelesaian  sengketa  lingkungan  baik  di  luar  pengadilan  maupun

melalui pengadilan;

g.   sosialisasi tata cara pengaduan;

h.   pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

i.    penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

j.    pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

k.   penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

l.    pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

m. pelaksanaan   pengawasan   tindaklanjut   rekomendasi   hasil   evaluasi
      penerima   izin   lingkungan   dan   izin   perlindungan   dan   pengelolaan

lingkungan;

n.   pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

o.   pembentukan   tim   koordinasi   dan   monitoring   koordinasi   penegakan

hukum lingkungan;

p.   pelaksanaan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Perlindungan  dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

q.   pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

r.    penanganan   barang   bukti   dan   penanganan   hukum   pidana   secara

terpadu;

s.   penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

t.    identifikasi,    verifikasi    dan    validasi    serta    penetapan    pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

u.   pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan

tanah  ulayat  yang  merupakan  keberadaan  MHA,  kearifan  lokal  atau pengetahuan   tradisional   dan   hak   kearifan   lokal   atau   pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

v.   penyusunan   data   dan   informasi   profil   MHA,   kearifan   lokal   atau

pengetahuan     tradisional     terkait     Perlindungan     dan     Pengelolaan Lingkungan Hidup;

w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

x.   pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi kerjasama dan

pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

y.   penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama  MHA,  kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  terkait
PPLH;

z.   pelaksanaan    identifikasi    kebutuhan    diklat    dan    penyuluhan    dan

penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

aa. pengembangan materi dan metode serta peningkatan kapasitas instruktur
      dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
bb. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
cc. pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara

pemberian penghargaan LH;

dd. pembentukan    tim    penilai    penghargaan    yang    kompeten    dalam
      pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

ee. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan ff.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.